PTUN yang Dilakukan PDI Perjuangan ke KPU Tidak Akan Gagalkan Pelantikan Presiden Terpilih

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.

Tak Ada Alasan yang Kuat

Karenanya, dia menganggap gugatan PDIP ke PTUN tidak punya argumentasi dan alasan yang kuat.

Menurut Yandri, tidak ada halangan atau hambatan apapun bagi MPR untuk tak melantik Prabowo-Gibran.

Read More

“Jadi saya sebagai Wakil Ketua MPR melihat tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran,” ucapnya.

“Jadi gugatan ke PTUN itu saya kira akan sia-sia saja itu. Kami yakin PTUN akan menolak apa yang dijadikan materi gugatan PDIP,” lanjut dia.

Adapun, saat ini PDIP tengah mengajukan gugatan terhadap KPU RI ke PTUN Jakarta atas perbuatan melawan hukum.

Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun mengatakan Prabowo-Gibran bisa tak dilantik pada 20 Oktober 2024 apabila PTUN mengabulkan gugatan mereka.

Menurut Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PTUN untuk tidak melantik Prabowo-Gibran.

“Dia (MPR) akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan, kami berpendapat, ya, bisa iya, juga bisa tidak, karena mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu diquote,” kata Gayus sebelum mengikuti persidangan di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

“Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa, nah, itu sangat bisa mungkin terjadi. Jadi, bisa tidak dilantik,” ujarnya menambahkan.

Gayus menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PTUN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Satu di antaranya, KPU memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Sumber: Tribunnews.com

Related posts