Batamline.com, Batam – Pelaksanaan sistem pelayanan pembelian BBM bersubsidi dengan transaksi non tunai menggunakan fuel card di Kepri terus disosialisasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri
Kegiatan sosialisasi yang digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan sistem pelayanan pembelian BBM bersubsidi dengan transaksi non tunai di Hotel Santika, Batam, Selasa (4/6/2024) dihadiri Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya, Sales Area Manager Kepri PT Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, Wanda P. Asmoro, Kabid Pengembangan Pendapatan, Petit Pamungkas Sadewo serta tamu undangan.
“Ini adalah kegiatan lanjutan dimana Pemprov Kepri akan melakukan kebijakan baru pembelian BBM bersubsidi dari tunai ke non tunai menggunakan fuel card,” ujar Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya kepada awak media.
Diky menjelaskan, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 serta amanat UU No. 1 Tahun 2022 kemudian turunan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 kewenangan pengelolaan pajak tersebut dikelola pemerintah Provinsi Kepri dan upaya ini akan segera dilakukan sebagai upaya provinsi Kepri yang ditunjuk langsung dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia bahwa Kepri bagaimana mulai merubah pola dan mengedepankan digitalisasi dari segi pembayaran.
“Karena Kepri berdekatan dengan negara besar Singapura, kita akan melakukan pola pembayaran digitalisasi melalui fuel card dan mulai hari ini sosialisasi akan terus dilakukan. Target 2025 sudah berjalan,” tegas Diky
Diky menyebutkan, selama ini kita memberikan relaksasi pajak dimana kedepannya masyarakat yang taat pajak otomatis akan diminta mengisi data dan mendapat fuel card secara gratis, namun harus mengisi saldo untuk pembelian bahan bakar
“Ada keuntungan bagi pemilik dimana apabila kartu fuel card hilang, data dijamin tidak akan hilang dan hanya lapor saja ke Samsat atau kantor Bapenda terdekat,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sales Area Manager Kepri PT Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko menjelaskan, secara prinsip, Pertamina mendukung penuh implementasi Fuel Card.
“Secara teknis, bagi yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak belum berhak menerima BBM bersubsidi merupakan salah satu teknis yang cukup akurat,” sebutanya.
Bagus berharap, fuel card ini menjadi program subsidi bagi masyarakat serta pengendali BBM bersubsidi ini supaya benar-benar sampai ke masyarakat jauh lebih tepat lagi sasaran.
“Harapan kita fuel card ini menjadi program subsidi bagi masyarakat serta pengendali BBM bersubsidi ini supaya benar-benar sampai ke masyarakat jauh lebih tepat lagi sasaran,” tutup Bagus. (jim)
