Batamline.com, Lingga – Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (PHL) oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar terus mendapat kecaman dari masyarakat.
Ditambah lagi dengan tindakan arogan yang melaporkan salah satu warga Lingga, Jang, ke Polres Lingga dengan tuduhan pengrusakan di Kantor BKPSDM Lingga membuat situasi semakin memanas.
Mantan aktivis buruh Kabupaten Lingga, Chris, juga angkat bicara terkait polemik ini. Ia menganggap arogansi yang dilakukan bupati telah kebablasan yang penuh radikal.
Apa yang diperjuangkan warga Lingga tersebut, bukan untuk mencari masalah, tapi terkait pemberhentian PTT dan THL yang dinilainya sangat tidak berprikemanusian.
“Di saat negara dalam keadaan darurat, seorang kepala daerah memberhentikan PTT dan THL hanya kerena motif warna bendera yang berbeda,” ujar Chris, kepada batamline.com, Sabtu (10/7/2021).
Baca: Bandel, Family Karaoke Milik Penyanyi Afgan dan THM di Hotel Penuin Batam Disegel!
“Awak sudah terpilih jadi bupati, tugas awak membangun negeri ini agar lebih baik, agar rakyat awak sejahtera, bukan sibuk mengurus orang nomor 1, orang nomor 2, atau orang no 3. Sudah tidah tak ada pilkada, sudah tak ade warna warna bendera. Tapi politik balas dendam masih berlaku, politik sakit hati karena warna bendera berbeda. Buktinya mereka yang 213 orang diakhiri kontrak kerja,” tambahnya dengan logat Melayu.
Ia pun menjelaskan, kontrak kerja per 3 bulan adalah kontrak yang dibuat untuk menyengsarakan pegawa pegawainya.
“Kite ini sudah merdeka, tapi di Kabupaten Lingga ini masih ada bupati yang memperbudak pegawai nya,” sesalnya.
Chris meyakini, motif berakhirnya kontrak kerja 213 PTT dan THL itu murni kebijakan politis.
“Menempatkan posisi pekerja pada posisi yang tidak menguntungkan adalah prodak kolonial. Saya menentang akan kebijakan yang diambil Lingga,” ungkap Chris.
Ia pun meminta Presiden Joko Widodo mendengar suara hati rakyat,cdimana seorang bupati telah membunuh dengan kebijakannya hanya kerena masalah politis.
Baca: Putus Kontrak PTT dan THL Lingga, Romo Pascal Sebut Bupati Arogan
“Seorang bupati telah membunuh dengan kebijakannya hanya kerena masalah politis. Hal ini harus didengarkan Presiden Joko Widodo. Ini jelas-jelas M Nizar sakit hati dan balas dendam,” sebut Chris.
Ia menentang keras yang namanya adanya kontrak. Sebab, konrak kerja adalah produk perbudakan.
Dalam hal ini, tampak jelas tidak ada kepedulian M Nizar sebagai bupati. Presiden sudah menginteruksikan agar melindungi rakyatnya, ini justru malah membunuh rakyatnya dengan kebijakan politis.
“Dimana kepedulian awak sebagai bupati, Presiden sudah menginteruksikan agar melindungi rakyatnya, awak malah membunuh rakyat dengan kebijakan politis. Awak jangan penakutlah hadapi kami rakyatmu ini,” pungkasnya. (Jim)
