Pengadaan BBM Mobil Sampah Kecamatan Batam Kota Diduga Mark Up

  • Whatsapp
Kecamatan Batam Kota
Ilustrasi/ist

Batamline.com, Batam – Anggaran BBM kendaraan pick up sampah Kecamatan Batam Kota diduga “dipermainkan”. Dugaan ini muncul setelah diketahui jika, selama ini belum ada regulasi yang jelas terkait anggaran BBM kendaraan sampah di Kecamatan tersebut.

YK, salah seorang warga Batam Kota kepada Batamline.com, mengatakan, dugaan pengadaan anggaran belanja BBM kendaraan pick up sampah di Kantor Kecamatan Batam Kota diduga di-mark up oleh oknum di lingkungan Kecamatan Batam Kota.

Bacaan Lainnya

“Regulasi anggaran belanja selalu dijanjikan dengan sistem elektronik diupayakan agar tidak bocor serta tidak adanya korupsi, tapi sampai sekarang belum dilakukan,” ujar YK, Senin (5/4/201).

YK menyebut, sistem elektronik tersebut merupakan alasan Walikota Batam Muhammad Rudi untuk memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam agar tidak “bersentuhan langsung dengan uang”.

Baca: Oknum Perwira Polisi Sedang Isap Sabu Terekam CCTv Jalan, Kompol YC Ditangkap di Batam

“Walikota Batam Muhammad Rudi memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam untuk tidak bersentuhan langsung dengan uang,” tambah YK

YK menyebutkan, untuk pelaksanaan pengadaan anggaran tersebut, tidak ada SOP dan hanya berdasarkan kepercayaan mutlak saja.

“Kalau dihitung bisa mencapai Rp6 juta untuk 15 kendaraan pickup, dikalikan perminggu serta perbulan semuanya hanya berdasarkan kepercayaan saja,” sebutnya.

YK menuturkan, kasus ini hampir sama dengan terjadi di Pemerintah Kota Medan dimana, anggaran BBM mobil sampah dikorupsi berjamaah. Dan di Batam, dalam hal ini diduga ada keterlibatan salah seorang pejabat Kasi dilingkungan Kecamatan Batam Kota.

“Saya yakin sekali ada keterlibatan salah seorang pejabat Kasi dilingkungan Kecamatan Batam Kota yang bermain di sini bersama orang management SPBU,” duga YK.

Masih kata YK, dalam pelaksanaan sehari-hari setiap kendaraan pick up sampah selalu menggunakan voucher yang diserahkan kepada para supir kendaraan.

“Dalam pelaksanaan sehari-hari setiap kendaraan pick up sampah selalu menggunakan voucher yang diserahkan kepada para supir kendaraan,” katanya lagi.

Baca: Lagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Amankan Dua Kapal Vietnam Saat Curi Ikan di Perairan Natuna

YK menuturkan, selama ini tidak ada SOP yang ditentukan untuk operasional mobil sampah. Hal ini berbeda dengan kendaraan dinas seperti Wali Kota dan Sekda.

“SOP setiap kendaraan (dinas) seperti Wali Kota, Sekda ada, namun untuk kendaraan pick up sampah tidak ada sama sekali,” katanya lagi.

YK meyakini, dugaan adanya mark up anggaran belanja yang dilakukan bukan saja di Kecamatan Batam Kota namun ada juga bisa dilakukan oleh oknum kecamatan lainnya.

“Saya minta SOP yang dikeluarkan pengadaan anggaran ini, apakah Perwako atau Perda. Namun tidak ada, dan tentunya kita bertanya apa dasarnya untuk membayar anggaran minyak kendaraan pickup sampah milik Kecamatan Batam Kota yang ada hanya kwitansi dari SPBU,” ujarnya. (jim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *