Batamline.com, Natuna – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Natuna. Mereka menuntut terkait pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nunggak selama empat bulan.
Aksi unjuk rasa itu diikuti oleh 380 demonstran dari seluruh puskesmas dan RSUD Natuna. Dalam aksinya, mereka tampak mengenakan baju putih dan memakai masker serta membawa spanduk tuntutan.
mengatakan, para nakes menyuarakan keluhannya kepada pemerintah.
“Kami meminta agar pemerintah membayar TPP kami selama empat bulan sejak November 2024 lalu,” kata Koordinator Aksi Damai, dr. Christeven di halaman kantor Bupati Natuna, Senin (10/03/2025).
Ia menjelaskan, para nakes juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan pemotongan TPP sebesar 35 persen sejak awal januari lalu. Menurutnya, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menyebutkan tidak ada pemotongan belanja pegawai.
Selain itu mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi agar kesejahteraan nakes tetap terjamin. Pasalnya mereka merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang berada di perbatasan Indonesia.
“Sesuai Asta cita Presiden juga pendidikan dan kesehatan yang diprioritaskan. Jadi kami meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali wacana pemotongan TPP 35 persen itu,” katanya.
dr. Christeven menambahkan, TPP sudah dianggarkan setiap tahun dan tidak hilang. Namun dia menanyakan anggaran TPP itu dan malah timbul utang pemerintah.
Nantinya dikhawatirkan para dokter dan nakes akan meninggalkan Natuna jika tidak diperhatikan oleh pemerintah.
“Kalau saya pribadi, saya punya keluarga yang jauh dari Medan. Ngapain kesini lagi. Pemotongan TPP ini berjenjang, ada yang 35 persen dan lainnya tapi ternyata ada yang dipotong 17 persen,” imbuhnya.
Setelah 30 menit berunjuk rasa, para perwakilan nakes menemui Bupati Natuna di ruangan secara tertutup. Namun, usai pertemuan secara tertutup itu, yang menemui pengunjukrasa hanya Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto.
“Pemerintah Natuna akan menunggu dana tunda salur dari pusat dan provinsi sekitar Rp17 miliar, sehingga untuk tunggakan TPP November 2024 akan dibayarkan dulu,” kata Boy Wijanarko Varianto.
Menurutnya, Pembayaran ini berlaku tidak hanya untuk nakes saja, tapi seluruh ASN di Pemkab Natuna. Selain itu, pemerintah Natuna masih memiliki dana kurang bayar atau tunda salur sebesar Rp86 miliar.
“Terkait formulasi pemotongan TPP, ibu bupati akan meninjau kembali dan mengkaji bersama tim. Ibu bupati belum berjanji kapan tapi akan segera beliau tindaklanjuti yang sudah didiskusikan tadi,” papar Boy Wijanarko Varianto.
Diketahui, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik baru menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan. (alf)
