Batamline.com, Batam – Puluhan warga RW 04 Taman Seruni Indah, Taman Kuring geram atas kelakuan Bos PT Jaya Putra Kundur (JPK), Johanis (73) dan Thedy Johanis (44) yang baru saja bebas dari jeratan hukum.
Diketahui, mereka sempat menjadi tersangka kasus tdugaan penggelapan jual beli Ruko di Pasar Botania 2, Batam Center. Kini mereka kembali melakukan ulah dan membuat warga geram.
Kemarahan warga muncul karena beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah RW 04 Taman Seruni Indah. Hal ini menyebabkan kerugian bagi bisnis warga. Apalagi hal itu tanpa kordinasi dengan warga dan pedagang di kawasan Mitra Raya 2
“Kami warga RW 04 Taman Seruni tidak pernah diajak untuk membahas rencana beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah PT Jaya Putra Kundur,” ujar Ketua RW 04 Jhon Nelson melalui Sekretaris Gusrizal kepada awak media, Minggu (11/8/2024) malam
Gusrizal menegaskan, warga meminta pelaksanaan secure parking dibatalkan. Kemudian kembalikan kembali parkir mandiri menjadi alternatif pilihan yang ideal bagi warga.
“Ini bisa menjadi sebuah keributan besar warga dan pihak pengelola parkir Secure serta menjadi konflik kalau rencana tersebut dipaksakan keinginan warga RW 04 meminta pelaksanaan rencana secure parking dibatalkan,” tegas Gusrizal
Gusrizal menegaskan, sejak kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis diarea Mitra 2 bahkan omsetnya turun menjadi 40 persen.
“Paska kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis,” tegas Gusrizal
Kini warga mengancam bila rencana secure parkir tetap dijalankan di Mitra Raya 2, mereka tidak segan-segan akan melakukan perlawanan dengan berbagai upaya.
“Warga akan protes, apapun caranya agar PT JPK dan pihak pengelola segera membatalkan dan mencabut beberapa kabel pos parkir,” ucap Gusrizal
Sehauh ini, sudah mencoba melakukan komunikasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Dinas Penanamam Modal, Dinas Perhubungan dan PT Jaya Putra Kundur (PT JPK) namun tidak ada satupun pegawainya dikantor.
“Karena Teddy dan Johanis sebagai Direktur PT JPK dan karyawannya tidak pernah muncul makanya kami melayangkan surat ke DPRD Batam dan sudah diterima di Komisi I DPRD Batam tapi hingga saat mau serah jabatan malah tidak digelar RDP,” tutup Gusrizal. (Jim)
