Batamline.com, Batam – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mulai menata penguatan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam.
Tak sekadar mendorong pelaksanaan program, BGN juga menekankan pentingnya keterlibatan koperasi, BUMDes, UMKM, hingga petani dan peternak lokal agar menjadi tulang punggung pasokan pangan.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Selasa (7/4/2026), yang dihadiri sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BUMDes, UMKM, koperasi, hingga perwakilan BP Batam.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kehadiran dapur MBG seharusnya menjadi peluang besar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Batam.
Menurutnya, program MBG tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga membuka pasar yang pasti bagi para pemasok bahan pangan.
“Para supplier tidak perlu khawatir, karena sudah ada penampungnya. Ini yang harus kita giatkan,” ujar Tengku Syahdana.
Ia menjelaskan, penguatan koperasi, BUMDes, dan UMKM menjadi kunci utama untuk menopang kebutuhan dapur MBG. Bahkan, setiap SPPG atau dapur MBG disebut minimal harus memiliki 15 supplier agar sistem pasokan berjalan sehat dan sesuai standar.
“Jika tidak cukup 15 supplier, kami akan berikan SP1. Mereka juga diberi waktu selama dua minggu untuk memperbaikinya, karena rantai pasokan ini harus terjamin,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin memastikan program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga ditopang sistem distribusi pangan yang kuat, berkelanjutan, dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Dalam forum tersebut, Deputi BP Batam, Denny Tondano, turut memaparkan dukungan yang disiapkan untuk memperkuat ekosistem pangan di Batam. Ia menyebut BP Batam siap mendorong petani lokal agar masuk ke dalam rantai pasok utama kebutuhan MBG.
Tak hanya itu, BP Batam juga menyiapkan dukungan infrastruktur, termasuk penguatan distribusi melalui Pelabuhan Batuampar yang kini telah menerapkan sistem pelayanan berbasis aplikasi untuk mempermudah proses bongkar muat barang.
“Menyangkut barang yang digunakan untuk MBG dari luar, akan dibantu perizinannya,” kata Denny.
Selain distribusi, BP Batam juga mendorong pengembangan sektor pangan dari hulu ke hilir. Mulai dari program hatchery, budidaya ikan dan udang, hingga sektor pengolahan seperti fillet, frozen food, dan ready meal.
“Maka BP Batam membantu untuk menyediakan lahan. Kita sangat mendukung kolaborasi program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Namun, di tengah optimisme itu, muncul pula kekhawatiran dari para peserta forum terkait keberlanjutan pasokan pangan di Batam dalam jangka panjang. Mereka menilai saat ini banyak petani lokal yang belum benar-benar menjadi pemain utama, melainkan masih sebatas pemasok cadangan.
Kondisi itu memunculkan harapan agar supplier lokal ke depan bisa naik kelas dan menjadi penopang utama kebutuhan dapur MBG di Batam.
Menanggapi hal tersebut, Denny memastikan BP Batam akan menyiapkan lokasi atau lahan bagi petani lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang tersedia.
“Petani lokal bisa berperan melalui lahan yang sesuai yang nantinya akan disediakan,” jelasnya.
Meski demikian, ia juga menyoroti masih adanya persoalan di lapangan, terutama terkait lahan yang dipinjamkan namun justru diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Karena itu, menurut Denny, membangun ekosistem pangan untuk mendukung MBG tidak cukup hanya dengan menyiapkan lahan dan pasokan, tetapi juga membutuhkan tata kelola perdagangan yang tertib dan terukur.
“Caranya yaitu dengan mengatur sistem perdagangan,” tutupnya.(Gra)
