Home » Sebelum Mundur, Gibran Bertemu Prabowo dan Serahkan Sepucuk Surat di Istana

Sebelum Mundur, Gibran Bertemu Prabowo dan Serahkan Sepucuk Surat di Istana

by Redaksi
Gibran mundur

JAKARTA, Batamline.com- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga terlihat menyerahkan sebuah surat kepada Prabowo. Namun, hingga kini belum diketahui isi surat yang disampaikan Gibran kepada Presiden.

Berdasarkan foto-foto yang dibagikan Biro Sekretariat Presiden, Gibran disambut langsung oleh Prabowo setibanya di Istana Merdeka. Keduanya kemudian melakukan pertemuan dan duduk bersama di salah satu ruangan istana.

Salah satu foto memperlihatkan Gibran menyerahkan sebuah dokumen kepada Prabowo. Sementara foto lainnya menunjukkan Prabowo bersalaman dengan Gibran sambil memegang kedua pundaknya.

Usai pertemuan, Prabowo terlihat mengantarkan Gibran menuju kendaraan yang telah menunggu di halaman istana.

Kedatangan Gibran untuk menemui Prabowo sebelum menuju Gedung MPR tersebut sebelumnya tidak diketahui. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan kendaraan Gibran terlihat keluar melalui pintu utama Istana Merdeka sekitar pukul 10.47 WIB.

Terdapat empat mobil dalam rombongan tersebut. Mobil berpelat nomor B 2015 UYZ yang ditumpangi Gibran berada di urutan kedua.

Rombongan kemudian bergerak menuju Jalan Merdeka Barat. Dari Istana Merdeka, Gibran langsung melanjutkan perjalanan ke Gedung MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Setelah surat tersebut diserahkan, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan posisi Wakil Presiden kosong sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya.

“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan MPR akan segera mengambil langkah untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong tersebut. Menurutnya, ketentuan dalam UUD 1945 mengatur batas waktu pengisian jabatan paling lama 60 hari.

“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.

Dengan demikian, MPR akan menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)

You may also like