Batamline.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap temuan mengejutkan dari hasil penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung.
Dari lokasi yang disita negara, ditemukan mineral langka jenis tanah jarang monasit, dengan nilai ekonomi fantastis mencapai Rp128 triliun.
Temuan itu terungkap saat Presiden meninjau langsung area bekas tambang ilegal yang kini telah disita pemerintah dan diserahkan pengelolaannya kepada PT Timah Tbk.
Prabowo mengatakan, mineral berharga itu selama ini digarap secara ilegal dengan memanfaatkan enam smelter tak berizin.
“Tanah jarang yang belum diurai nilainya bisa sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit satu ton monasit bisa bernilai hingga 200.000 dolar AS,”
ujar Prabowo di Bangka Belitung, dikutip dari Antara, Senin (6/10/2025).
Dengan kurs Rp16.603 per dolar AS, harga 1 ton monasit setara Rp3,32 miliar.
Presiden memperkirakan kandungan monasit di wilayah tambang ilegal tersebut mencapai 40.000 ton, atau senilai 8 miliar dolar AS sekitar Rp128 triliun.
Namun, angka itu baru sebagian dari potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah itu.
Menurut Prabowo, dari enam perusahaan ilegal yang telah disita saja, kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, termasuk dari hasil eksploitasi monasit.
“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan ini saja potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Presiden.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, dan seluruh aparat yang berhasil membongkar jaringan tambang ilegal tersebut.
Ia menegaskan, temuan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam memberantas penyelundupan dan penambangan ilegal di Indonesia.
“Ini bukti keseriusan pemerintah. Kita bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, dan semua pelanggaran hukum yang merugikan negara,” katanya.
Presiden meminta seluruh aparat hukum dan pengawasan agar terus bekerja menyelamatkan kekayaan alam Indonesia.
“Prestasi yang membanggakan, tolong diteruskan. Kita harus selamatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: Kompas.com
