Batamline.com, Jakarta – Dua nama menteri kembali menjadi sorotan di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menempati posisi teratas dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk berdasarkan survei Matriks Politik Indonesia.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai evaluasi kinerja para pembantu presiden. Di tengah penilaian negatif yang cukup tinggi, bagaimana posisi kedua menteri tersebut dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 10–15 Oktober 2026, sebanyak 82,6 persen responden menilai Natalius Pigai sebagai menteri dengan kinerja terburuk. Sementara itu, Nusron Wahid berada di urutan kedua dengan angka 78,3 persen.

Keduanya mengungguli sejumlah menteri lain yang juga mendapat penilaian negatif dari responden.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berada di posisi ketiga dengan 75,2 persen, disusul Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sebesar 68,2 persen. Berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperoleh 65,7 persen dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, mengatakan Pigai dan Nusron menjadi dua menteri dengan penilaian terburuk dalam survei yang memotret kinerja kabinet pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling dan diklaim mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error tercatat sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Popularitas Tinggi, Penilaian Kinerja Justru Buruk

Hal menarik dari hasil survei tersebut adalah tingkat popularitas Nusron Wahid yang relatif tinggi, mencapai 72,9 persen. Namun, tingginya tingkat pengenalan publik itu tidak berbanding lurus dengan penilaian terhadap kinerjanya.

Menurut Supriyadi, perhatian publik terhadap Nusron antara lain berkaitan dengan pemberitaan mengenai sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Nusron juga disebut dalam pemberitaan terkait perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Namun, penyebutan nama dalam pemberitaan perkara tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan seseorang.

Sementara itu, tingkat pengenalan publik terhadap Natalius Pigai tercatat sebesar 54,3 persen. Ia dinilai sebagai salah satu menteri yang kerap menuai kontroversi akibat pernyataan-pernyataannya di ruang publik.

Supriyadi juga menyinggung adanya gugatan dari pegawai di lingkungan Kementerian HAM terhadap Pigai sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian publik.

Di sisi lain, Dody Hanggodo memperoleh tingkat pengenalan publik sebesar 27,7 persen. Gaya komunikasi publik serta sejumlah isu yang menerpa Kementerian PU disebut turut membentuk persepsi negatif terhadap dirinya.

Ujian bagi Prabowo dalam Mengevaluasi Kabinet

Hasil survei ini menjadi salah satu indikator persepsi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi pemerintahan. Meski demikian, penilaian responden terhadap kinerja menteri tidak otomatis menjadi keputusan mengenai nasib mereka di kabinet.

Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan keberlanjutan jabatan para menterinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pencapaian program, kemampuan menjalankan kebijakan, koordinasi antarkementerian, serta kepercayaan presiden.

Karena itu, pertanyaan mengenai alasan Pigai dan Nusron tetap dipertahankan perlu dijawab melalui keterangan resmi pemerintah atau penjelasan langsung dari Presiden Prabowo. Tanpa pernyataan tersebut, alasan politik maupun pertimbangan khusus di balik posisi keduanya tidak dapat dipastikan.

Yang jelas, angka penilaian negatif dalam survei Matriks Politik Indonesia menempatkan keduanya dalam sorotan. Tantangan bagi Pigai dan Nusron bukan sekadar merespons kritik, melainkan menunjukkan hasil kerja yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

Bagi Prabowo, hasil survei tersebut juga menjadi pengingat bahwa penilaian terhadap kabinet tidak hanya bertumpu pada loyalitas atau kedekatan politik, tetapi turut dipengaruhi persepsi publik atas kinerja para pembantunya.

Apakah hasil survei ini akan berujung pada evaluasi kabinet atau justru tidak mengubah posisi kedua menteri, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Presiden.(*)