Batamline.com, Batam – Dugaan pemerasan yang melibatkan seorang oknum wartawan berinisial H di Kota Batam menjadi perhatian organisasi profesi jurnalis. Dalam perkara tersebut, H diduga meminta uang sebesar Rp75 juta untuk take down berita negatif kepada seorang pengusaha dengan mengatasnamakan sekitar 173 media.
Bidang Hukum dan Advokasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Dr. Agus Siswanto Siagian, S.H., M.H., C.Med., meminta agar persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa profesi wartawan maupun organisasi pers tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melakukan intimidasi atau meminta keuntungan pribadi.
Agus mengatakan, kemerdekaan pers harus tetap dijaga, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Saya berdiri membela kemerdekaan pers, tetapi saya tidak akan berdiri membela siapa pun yang menjadikan profesi wartawan sebagai alat untuk mengancam dan mencari keuntungan secara melawan hukum,” ujar Agus.
Dosen fakultas ilmu hukum tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas profesi melalui pengawasan dan pembenahan internal di lingkungan pers.
Menurutnya, pembelaan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab setiap jurnalis dalam menjalankan profesinya.
“Ingat, kita harus membela profesi wartawan, tetapi bukan membela kesalahan seorang wartawan,” tegasnya.
Klaim 173 Media Perlu Diverifikasi
Informasi mengenai keterlibatan atau rencana pembagian uang kepada sekitar 173 media juga menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam penyidikan.
Agus meminta agar informasi tersebut diperiksa secara objektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak-pihak yang namanya disebut tanpa dasar yang jelas.
Pencantuman nama media dalam keterangan seorang terduga pelaku tidak serta-merta membuktikan bahwa media tersebut mengetahui, menyetujui, ataupun terlibat dalam dugaan permintaan uang.
Karena itu, klarifikasi terhadap masing-masing pihak diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Agus menegaskan, organisasi pers harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Setiap dugaan penyalahgunaan profesi perlu diselesaikan berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, proses penyelidikan dan pendalaman oleh Polresta Barelang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan permintaan uang, tujuan penggunaannya, serta ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.
Penanganan perkara tersebut juga diharapkan tidak menimbulkan stigma terhadap profesi wartawan maupun organisasi media yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Polisi Dalami Pengakuan Terkait Permintaan Rp75 Juta
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap H terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp75 juta kepada seorang pengusaha.
Dalam pemeriksaan tersebut, menurut Agung, H telah mengakui adanya permintaan uang. Penyidik juga mendalami keterangan mengenai rencana penggunaan atau pembagian uang tersebut kepada sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan media.
“Kita terus melakukan pemeriksaan. Sudah ada pengakuan yang bersangkutan bahwasanya dia meminta uang itu. Nantinya uang itu akan dibagikan ke teman-teman media yang lain,” kata Agung, Kamis (19/11/2026).
Penyidik selanjutnya berencana meminta keterangan dari sejumlah pihak dan media yang namanya disebut dalam pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan serta memastikan apakah terdapat keterkaitan pihak lain dengan perkara tersebut. (Bob)