Batamline.com, Batam – DPD Partai Super Tbk (PSI) Lubuk Baja meminta penindakan terhadap kasus narkotika di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Batam dilakukan secara terukur dan proporsional. Penegakan hukum dinilai perlu tetap diarahkan kepada pelaku dan jaringan peredaran narkoba tanpa mengganggu usaha hiburan yang beroperasi secara legal.
Ketua PSI Lubuk Baja, Edy Putra, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Batam.
Namun, ia menilai penindakan perlu dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan stigma terhadap seluruh pelaku usaha hiburan yang menjalankan kegiatan secara legal.
“Kami mendukung penuh pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya. Namun, yang harus diberantas adalah narkobanya, bukan usaha legalnya dan bukan mata pencaharian masyarakat,” kata Edy di Batam, Selasa (25/8/2026) malam.
Menurut Edy, kepastian aturan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, iklim investasi, dan keberlangsungan sektor pariwisata di Batam.
Ia mengusulkan Pemerintah Kota Batam mempertemukan Dinas Pariwisata, kepolisian, Satpol PP, dan pengusaha THM dalam satu forum resmi.
Forum tersebut, kata Edy, dapat membahas standar operasional prosedur (SOP) pencegahan narkoba, sistem pengawasan melalui kamera CCTV, mekanisme pelaporan, hingga pemberian sertifikasi bagi tempat hiburan yang dinilai taat aturan.
“Pengusaha THM membutuhkan kejelasan aturan. Jangan sampai pengusaha hanya berhadapan dengan pemerintah ketika terjadi razia. Pemerintah perlu hadir memberikan pembinaan dan menetapkan standar sebelum masalah terjadi,” tegasnya.
Edy menyebut langkah kolaboratif tersebut sejalan dengan arahan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang menegaskan tempat hiburan malam tetap dapat beroperasi selama memiliki izin resmi dan tidak menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ia menilai keberadaan sektor hiburan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari perhotelan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Karena itu, Edy berharap pemberantasan narkoba dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan.
“Batam harus tegas terhadap narkoba, tetapi tetap ramah terhadap investasi dan pariwisata. Hentikan peredaran narkobanya, bukan denyut ekonomi masyarakatnya,” ujarnya. (Bob)