Home » Pemko Batam Terapkan Dua Skema Penerimaan Siswa di Sekolah Terintegrasi Merah Putih Rempang

Pemko Batam Terapkan Dua Skema Penerimaan Siswa di Sekolah Terintegrasi Merah Putih Rempang

by Redaksi

Batamline.com, Batam – Pemerintah Kota Batam akan menerapkan dua skema penerimaan peserta didik pada Program Rempang Ceria, Sekolah Terintegrasi Merah Putih. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, program Rempang Ceria menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun optimisme anak-anak terhadap masa depan Batam melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Menurutnya, program tersebut lahir dari penyelarasan momentum Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati pada akhir Juli dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

“Tujuan utamanya agar anak-anak kita memiliki optimisme dalam memandang masa depan Batam melalui fasilitas pendidikan yang disiapkan,” ujar Amsakar, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, penerimaan peserta didik akan dilakukan melalui dua skema. Skema pertama berupa seleksi akademis bagi siswa yang memiliki prestasi, sedangkan skema kedua memberikan prioritas kepada anak-anak dari wilayah hinterland agar memperoleh kesempatan mengakses pendidikan yang layak.

Untuk kapasitas kelas, pemerintah menargetkan setiap ruang kelas baru diisi sekitar 36 hingga 40 siswa. Meski demikian, Pemko Batam akan memberikan toleransi kuota agar seluruh calon peserta didik yang memenuhi persyaratan tetap dapat diterima.

“Saat ini kita berikan toleransi kuota agar seluruh anak dapat terakomodasi,” katanya.

Amsakar menegaskan, pengelolaan Sekolah Terintegrasi Merah Putih akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam. Sementara itu, BP Batam dapat dilibatkan sesuai kebutuhan, dengan seluruh kebijakan pelaksanaan tetap mengacu pada arahan Kementerian Pendidikan.

Adapun pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dan teknis operasional akan dilakukan setelah sekolah mulai beroperasi. Pemerintah juga memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Bisa saja BP Batam terlibat, tetapi apa pun kebijakan dari Kementerian Pendidikan, itulah yang akan kita jalankan,” ujar Amsakar. (Bob)

You may also like