Batamline.com, Batam – Ratusan warga yang berasal dari sejumlah wilayah hinterland Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau (Kepri), kawasan Batam Kota, Senin (15/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 11.20 WIB itu dipicu oleh unggahan media sosial Ketua LIRA Kepri, Yusril Koto, yang menyebut adanya dugaan “proyek siluman” di kawasan Pulau Kasu.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan masyarakat pesisir. Massa menilai unggahan itu telah mencemarkan nama baik warga pulau-pulau di Batam sekaligus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam aksi tersebut, warga membawa sejumlah spanduk dan secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menuntut Yusril Koto memberikan klarifikasi serta mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah beredar luas di media sosial.
Tokoh masyarakat Pulau Kasu, Jayalaksana, mengatakan warga sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada Yusril Koto untuk menjelaskan maksud pernyataannya. Namun hingga aksi digelar, masyarakat mengaku belum menerima klarifikasi maupun permintaan maaf.
“Kami datang ke sini karena ada pernyataan yang menyebut adanya proyek siluman. Bagi kami masyarakat pulau, itu merupakan tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Jayalaksana saat berorasi.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya menyudutkan masyarakat Pulau Kasu, tetapi juga warga pulau-pulau lainnya yang selama ini hidup berdampingan dan menjaga wilayah pesisir Batam.
Lima Tuntutan Massa
Di hadapan peserta aksi dan aparat keamanan, massa membacakan lima tuntutan yang menjadi sikap resmi masyarakat hinterland Batam.
Pertama, mengecam dan menolak unggahan media sosial yang dinilai menuduhkan serta mencemarkan nama baik masyarakat pulau-pulau di Kota Batam, khususnya Pulau Kasu, Kedamakan, Bagan Padang dan wilayah sekitarnya.
Kedua, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atas unggahan yang dianggap meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Kota Batam.
Ketiga, mendesak Yusril Koto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat pulau-pulau di Kota Batam, terutama warga Pulau Kasu.
Keempat, meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA mencopot dan memberhentikan Yusril Koto dari jabatannya sebagai Ketua LIRA Kepri.
Kelima, mendesak Yusril Koto meninggalkan Kota Batam sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pernyataan yang dipersoalkan masyarakat.
Siapkan Laporan ke Polresta Barelang
Tak hanya menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, masyarakat juga berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan Yusril Koto ke Polresta Barelang.
Jayalaksana mengatakan laporan tersebut saat ini tengah dipersiapkan dan akan segera disampaikan kepada pihak kepolisian.
“Laporan akan kami sampaikan ke Polresta Barelang. Kami akan menempuh jalur hukum terkait persoalan ini,” katanya.
Ia mengklaim aksi tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat hinterland Batam, mulai dari Pulau Kasu, Belakangpadang, Galang, Rempang hingga sejumlah pulau lainnya.
Menurutnya, lebih dari seribu warga telah menyatakan dukungan terhadap langkah yang ditempuh masyarakat dalam menyikapi polemik tersebut.
“Semua pulau bersatu. Bukan hanya dari Pulau Kasu, tetapi juga dari Galang, Rempang dan pulau-pulau lainnya,” ujarnya.
Massa juga memperingatkan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.
Usai menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan massa berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait rencana pelaporan. Aksi berakhir sekitar pukul 11.20 WIB dalam pengawalan aparat keamanan.
Meski sempat terjadi insiden pelemparan batu yang mengakibatkan kaca Kantor LIRA Kepri pecah, situasi secara umum tetap terkendali hingga massa membubarkan diri.