Batamline.com, Batam – Aliansi Mahasiswa Bergerak Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026).
Selain membawa sejumlah isu nasional, para mahasiswa menekankan agar pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat Batam, seperti krisis air bersih, sampah, dan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.
Puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Batam itu datang dengan membawa bendera, spanduk, dan poster berisi tuntutan.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi, Alwi Djailani, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program MBG di kota-kota besar. Anggaran yang dikeluarkan sangat fantastis, mencapai Rp1,3 triliun lebih per hari. Nilai ini jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk membangun infrastruktur sekolah di daerah 3T. Fokuskan MBG ke sana, wilayah perkotaan belum terlalu membutuhkan,” ujar Alwi.
Mahasiswa juga menyoroti pengadaan motor listrik untuk program MBG serta robot-robot Polri yang dinilai tidak menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pengadaan motor listrik dan robot Polri dinilai tidak tepat dan hanya pemborosan anggaran,” kata salah seorang peserta aksi.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan bakar minyak (BBM), mengevaluasi Peraturan Presiden yang membuka ruang penempatan militer di ranah sipil, serta meminta DPR RI mengkaji kembali Rancangan Undang-Undang Kepolisian, khususnya terkait usia pensiun dan peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tingkat daerah, Aliansi Mahasiswa Bergerak Kota Batam menyoroti persoalan pengelolaan sampah, kerusakan lingkungan, banjir, krisis air bersih, hingga kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Ashari, mengatakan kebutuhan dasar masyarakat seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah pesatnya pembangunan dan investasi di Batam.
“Kami sangat serius karena persoalan sampah, air bersih, dan banjir merupakan hal yang masih dasar. Terutama air bersih karena kebutuhan dasar manusia,” ujar Ashari.
Menurut dia, pembangunan yang terus digencarkan pemerintah harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Apa gunanya berbicara pembangunan dan investasi jika kebutuhan dasar masyarakat Batam tidak terpenuhi,” katanya.
Ashari menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut. Bahkan, mahasiswa akan mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan daerah apabila berbagai persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan.
“Apabila persoalan itu belum selesai, kami mendorong dan menuntut wali kota dan wakil wali kota Batam untuk dilengserkan dari jabatannya,” ujarnya.
Merespons aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, turun langsung menemui massa dan menerima berkas tuntutan mahasiswa.
Kamaluddin menyarankan agar tuntutan terkait kebijakan nasional menggunakan diksi “evaluasi kebijakan” sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
Untuk persoalan daerah, ia menegaskan pembangunan Batam tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan.
“Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan ekologi atau alam itu sangat penting. Batam harus kita jaga bersama kesinambungannya serta kelestarian lingkungannya,” ujar Kamaluddin.
Ia memastikan DPRD Kota Batam akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan segera meneruskan seluruh poin tuntutan kepada Wali Kota Batam serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Aliansi Mahasiswa Bergerak Kota Batam menegaskan akan terus mengawasi tindak lanjut atas tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila belum terdapat perkembangan signifikan dalam beberapa bulan mendatang. (Bob)