Batamline.com, Batam – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan menambah 10 kapal pengawas kelas I serta memperluas dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau pencurian ikan ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711.
Penambahan armada tersebut akan memperkuat kekuatan patroli KKP yang saat ini mengoperasikan 34 kapal pengawas. Sementara itu, PSDKP Batam diproyeksikan menjadi pangkalan utama bagi kapal-kapal pengawas yang bertugas di perairan strategis Laut Natuna Utara.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan pembangunan armada baru harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk perluasan dermaga agar mampu menampung kapal pengawas berukuran lebih besar.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” ujar Didit dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2026).
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan Batam dipilih sebagai pangkalan utama karena memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan kawasan rawan aktivitas pencurian ikan.
Menurut pejabat yang akrab disapa Ipunk tersebut, Laut Natuna Utara masih menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” katanya.
Selain memperkuat armada dan fasilitas pengawasan, KKP juga memastikan seluruh proyek strategis tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum. Pembangunan 10 kapal pengawas dan perluasan dermaga PSDKP Batam mendapat pendampingan dari Kejaksaan RI guna memastikan proses pengadaan dan pembangunan berlangsung secara transparan, akuntabel, serta sesuai peraturan yang berlaku.
Melalui penguatan armada dan infrastruktur pengawasan ini, KKP berharap pengamanan wilayah perairan Laut Natuna Utara semakin optimal sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku pencurian ikan yang merugikan negara. (Bob)