Batamline.com, Batam – Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengendalikan situasi pascabentrokan di kawasan Setokok, Jembatan 3 Barelang, Batam.
Namun, ia meminta Polda Kepulauan Riau (Kepri) dan Polresta Barelang tidak berhenti pada penanganan pascakejadian. Aparat diminta memperkuat langkah pencegahan untuk mengantisipasi aksi balasan maupun bentrokan susulan.
“Saya mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan seluruh pihak terkait yang telah bergerak mengendalikan situasi pasca bentrokan di Setokok. Yang terpenting sekarang adalah memastikan situasi tetap aman dan tidak terjadi bentrokan susulan,” ujar Rizki Faisal.
Menurut Rizki, pengamanan perlu terus dilakukan di lokasi dan sejumlah titik yang berpotensi menjadi sumber konflik lanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar bentrokan tidak kembali terjadi dan menimbulkan korban.
“Polda Kepri dan Polresta Barelang perlu terus memperkuat langkah preventif. Jangan sampai ada aksi balasan atau bentrokan susulan yang kemudian membuat persoalan semakin meluas,” katanya.
Selain pencegahan, Rizki mendorong aparat menuntaskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat. Ia menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, profesional, dan objektif berdasarkan alat bukti.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Tetapi prosesnya harus tetap profesional, objektif dan berdasarkan alat bukti. Ini penting agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum,” tegasnya.
Sengketa Lahan Diminta Diselesaikan Melalui Jalur Hukum
Rizki mengatakan apabila bentrokan dipicu persoalan sengketa lahan, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan, karena negara telah menyediakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa.
“Kalau ada persoalan atau sengketa, selesaikan melalui jalur hukum. Bukan dengan kekerasan. Negara memiliki mekanisme hukum untuk menyelesaikan setiap persoalan,” ujarnya.
Rizki juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Menurut dia, informasi yang tidak jelas sumbernya berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Karena itu, aparat bersama seluruh pemangku kepentingan diminta membangun komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak yang berselisih untuk mencegah konflik berkembang lebih luas.
“Yang kita jaga bukan hanya situasi hari ini, tetapi juga jangan sampai persoalan ini meninggalkan konflik baru di kemudian hari. Masyarakat harus merasa aman, dan setiap persoalan harus diselesaikan melalui hukum,” katanya.
Bentrokan Setokok Tewaskan Dua Orang
Bentrokan terjadi di kawasan Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, pada Senin (14/9/2026). Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa tersebut berkaitan dengan konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.
Polisi menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Aparat juga menegaskan bentrokan tersebut tidak berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Dalam peristiwa itu, dua orang meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.
Aparat gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang, dan TNI kemudian melakukan pengamanan di lokasi, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sejumlah orang juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kapolda Kepri menyampaikan penyidik masih memeriksa sekitar 10 saksi, baik dari pihak-pihak yang terlibat maupun warga sekitar. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengungkap secara utuh rangkaian kejadian sekaligus menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
Rizki menegaskan penanganan perkara tersebut harus dikawal hingga tuntas, termasuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Kita apresiasi aparat yang sudah bergerak cepat. Sekarang kita dorong agar penegakan hukumnya berjalan sampai tuntas, situasi tetap kondusif, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari konflik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui hukum,” pungkasnya.