Batamline.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memprioritaskan penanganan banjir secara terpadu dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Amsakar mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen memastikan Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan pengawasan keuangan. Pemko Batam menyatakan akan memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbarui data objek pajak, serta melakukan ekstensifikasi secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Amsakar.
Dari sisi belanja, Pemko Batam menekankan efisiensi dan ketepatan waktu, termasuk dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Pada sektor pembangunan dan lingkungan, kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir dari hulu hingga hilir. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan.
Penanggulangan bencana juga menjadi perhatian pemerintah melalui penyiapan logistik, perencanaan yang matang, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Di bidang sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam berkomitmen memperluas pemerataan akses dan meningkatkan mutu pendidikan serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas. Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” ujar Amsakar.
Selain sektor sosial, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi dan ketahanan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta digitalisasi pelayanan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemko Batam akan melakukan operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat untuk menangani berbagai persoalan yang melibatkan kewenangan sejumlah pihak, seperti banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Sementara itu, terkait evaluasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan investasi daerah, rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan terlebih dahulu didasarkan pada kajian komprehensif mengenai risiko dan manfaat ekonominya.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham. Evaluasi dilakukan sebelum pemerintah merealisasikan penyertaan modal baru.
Amsakar menegaskan, seluruh masukan DPRD Kota Batam akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Amsakar. (*)