Batamline.com, Batam – Pemerintah memastikan akurasi data penerima bantuan sosial terus diperbaiki seiring penerapan kebijakan Satu Data Indonesia yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Kebijakan ini dinilai membuat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semakin tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan, penerapan Satu Data Indonesia merupakan prioritas Presiden RI yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indonesia Menuju Satu Data Tunggal Terpadu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Sekarang semua data satu dan dikelola oleh BPS. Tidak ada lagi perbedaan data antar kementerian maupun daerah,” ujar Saifullah Yusuf, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, data penerima bantuan sosial bersifat dinamis dan dapat berubah setiap triwulan sesuai kondisi ekonomi terbaru. Proses pemutakhiran melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga perangkat paling bawah seperti kelurahan, desa, serta RT dan RW.
Menurutnya, penerima PKH dan BPNT dapat mengalami perubahan setiap tiga bulan. Seseorang yang memenuhi syarat pada satu periode, bisa saja tidak lagi memenuhi kriteria pada periode berikutnya.
“Pemutakhiran sekarang dilakukan tiga bulan sekali, bukan setahun atau dua tahun sekali. Bisa saja di triwulan pertama memenuhi syarat, tapi di triwulan kedua sudah tidak,” katanya.
