Rudi-Amsakar Mendapat Nomor Urut 2 untuk Pilkada 2020

pilkada
Pencabutan nomor urut pasangan calon walikota Batam. (ist)

Batamline.com, Batam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah melakukan pencabutan nomor urut pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Batam Pilkada 2020, Kamis (24//9/2020).

Untuk maju merebut kursi orang nomor satu dan orang nomor dua di Kota Batam ini, terdapat dua pasangan calon.

Read More

Mereka adalah pasangan Rudi dengan Amsakar Achmad yang mendapat nomor urut 2, dan Lukita Dinarsyah Tuwo bersama Abdul Basyid mendapat nomor urut 1.

Baca: Polresta Barelang Musnahkan Narkoba Hasil Tangkapan dari 12 Tersangka

Pencabutan nomor urut itu dilakukan di Harris Hotel Batam. Peserta yang hadir juga dibatasi untuk meminilisir penyebaran wabah Covid-19.

Proses pencabutan itu diawali para calon wakil walikota diminta mengambil nomor awal yang menentukan siapa berhak mengambil nomor urut duluan.

Pada pengambilan nomor awal itu, Amsakar maju mencabut bola bertuliskan nomor 2. Sedangkan Basyid mencabut bola berisi nomor 3.

Dengan demikian, pasangan Rudi dan Amsakar mendapat kesempatan untuk mencabut nomor urut pertama kali dan kemudian disusul pasangan Lukita bersama Basyid.

Proses berlanjut dengan Rudi maju terlebih dahulu mengambil tabung panjang yang berada dalam tumpukan gabus. Kemudian disusul oleh Lukita. Mereka membuka tabung tersebut secara bersamaan sesuai aba-aba anggota KPU.

Baca: MTQ VIII Kepri, Batam Bawa Pulang 35 Piala

Alhasil, Rudi dan Amsakar mengambil tabung berisikan nomor 2. Lukita mengambil tabung berisikan nomor 1.

Sehingga, pada Pilkada 2020 ini, nomor urut sudah ditentukan. Lukita-Basyid mendapat nomor urut 1 dan Rudi-Amsakar nomor urut 2.

Ketua KPU Batam, Herrigen Agusti sebelumnya mengatakan, proses Pilkada diperkirakan akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Meskipun, banyak desakan dari berbagai pihak untuk penundaan Pilkada.

“Banyak yang mendesak agar Pilkada ditunda mempertimbangkan kemanusiaan dan kesehatan. KPU Batam hanya sebagai pelaksana. Kebijakan apakah ditunda atau tidak, pembahasan perlu dilakukan pemerintah pusat,” terang Herri.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum menerima intruksi adanya penundaan.

“Secara umum jadwal tetap berjalan. Belum ada arahan atau intruksi untuk menunda,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *